Nama : Veranita Crisanti R
Kelas : 3ID06
NPM : 37415015
Teknik Industri - Universitas Gunadarma
ASPEK-ASPEK YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM DUNIA INDUSTRI
• Memahami Konsep Produk atau Jasa Secara Baik
Sebelum memulai suatu usaha maka hal yang terpenting adalah pemahaman kita akan konsep produk atau jasa yang akan menjadi bisnis inti. Kita perlu memahami bukan hanya secara teknis produksi tetapi juga pasar dan prospek, mulai dari lingkungan terkecil hingga lingkungan yang terbesar. Dalam poin ini sebaiknya juga dimasukkan secara menyeluruh mengenai aspek-aspek penting dalam melakukan analisa atas kelayakan dan prospek produk, termasuk produk-produk yang sama sekali baru dengan melihat sisi human behavior, kebutuhan pasar dan lain sebagainya.
• Membuat Visi dan Misi Bisnis
Setiap orang yang berencana memulai bisnis harus mengetahui visi dan misi yang akan menjadi panduan untuk tetap fokus kepada organisasi dan tujuan bisnis sejak awal. Seringkali suatu usaha pada tahap perkembangan berikutnya mengalami kegagalan, karena organisasi tersebut tidak memfokuskan diri kepada peningkatan kemajuan bisnis awal tetapi terlalu banyak mencoba mengembangkan bidang usaha lain yang baru. Dalam poin ini setiap orang akan belajar bagaimana membuat visi dan misi dalam kaitannya dengan latar belakang pribadi dan pengetahuan usaha yang akan dirintis.
• Perlunya Winning, Positive dan Learning Attitude untuk Menjadi Sukses
Sikap mental merupakan kunci keberhasilan atas usaha, selain daripada pemahaman usaha itu sendiri. ‘there is no over night success‘ adalah sesuatu yang harus dicamkan dari setiap calon “entrepreneur”. Karena dibutuhkan waktu, sikap tidak menyerah, proses belajar secara kesinambungan, dan melihat permasalahan secara positif agar tidak membuat jadi patah semangat dalam melihat setiap peluang dan belajar atas setiap kegagalan. Kita harus belajar untuk mengembangkan sikap-sikap diatas jika ingin menjadi “entrepreneur” yang sukses.
• Membuat Perencanaan dan Strategi Bisnis yang Efektif akan Menghindari Usaha dari Risiko Bisnis dan Keuangan
Secara statistik hampir seluruh kegagalan bisnis kecil dan menengah disebabkan karena tidak adanya atau kurang efektifnya perencanaan bisnis yang dibuat. Asumsi-asumsi seperti kapasitas produksi, tingkat utilisasi produksi, proyeksi kenaikan harga dan biaya serta aspek lainnya dalam perencanaan bisnis haruslah menggambarkan secara akurat realitas pasar atau praktek yang ada dalam suatu industri. Sistematika perhitungan, proyeksi pendapatan dan biaya harus dibuat secara tepat sehingga membantu setiap calon pengusaha untuk menghitung secara akurat kebutuhan modal investasi dan modal kerja termasuk struktur biaya untuk persiapan awal, tahap percobaan, produksi secara komersial, inventori, distribusi, pemasaran, administrasi, sumber daya manusia dan juga komponen pendapatan usaha yang terdiri dari pendapatan inti dan tambahan. Pemahaman yang baik atas hal ini juga akan membantu calon “entrepreneur” untuk dapat mengindentifikasi potensi resiko bisnis, manajemen dan keuangan, serta membuat langkah-langkah pengendalian yang dapat menghindari setiap resiko tersebut.
• Optimalisasi Sumber Daya Manusia maka 50% Usaha Sudah Berhasil
Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan usaha yang sangat penting. Banyak pakar yang menyadari bahwasanya untuk memulai usaha diharuskan merekrut pegawai yang tepat dan berpotensi sangat baik agar dapat menutup kelemahan manajemen, organisasi dan sistim dalam jangka pendek. Dengan SDM yang tepat maka kita sudah setengah jalan untuk menjadi sukses. Poin ini akan membantu kita untuk memahami kriteria pegawai yang baik dan sesuai dengan kebutuhan usaha, manajemen SDM secara umum, sistem penilaian kinerja pegawai sehingga setiap pegawai akan merasa puas, serta termasuk juga bagaimana memotivasi pegawai baik secara psikologi umum maupun dengan sistim insentif untuk mengoptimalkan kinerja pegawai.
PROGRAM PEMERINTAH TERHADAP PIHAK SWASTA
Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-daerah otonom baru tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai. Dengan demikian banyak terjadi keterlambatan dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Non Governmental Organisation (NGO), serta dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan skill SDM dan finansial sehingga perlu keterlibatan pihak swasta. Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak swasta ini dikenal dengan public private partnership (PPP).
Menurut William J. Parente dari USAID Environmental Services Program, PPP adalah an agreement or contract, between a public entity and a private party, under which : (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party. PPP ini merupakan hubungan kerjasama pemerintah dengan publik dalam pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan NGO. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan. Peran dan fungsi permerintah sebagai suatu institusi resmi dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien dalam penciptaan good governance. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Lebih lanjut ada tiga hal yang mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama pemerintah dan swasta (PPP) karena masalah keterbatasan dana, efisiensi dan efektivitas pemerintahan, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sebagai suatu daerah yang baru berkembang tentunya pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan sumber daya yang ada (keuangan dan SDM). Disini pemerintah daerah butuh menarik pihak swasta untuk melakukan investasi tidak hanya dalam bentuk dana tetapi juga peningkatan skill SDMnya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan PPP ini dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari PPP yakni adanya pembagian risiko antara pihak pemerintah dan swasta, penghematan biaya, perbaikan tingkat pelayanan, dan multiplier effect (manfaat ekonomi yang lebih luas misalnya penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kriminalitas, peningkatan pendapatan). Sementara dampak negatif dari PPP apabila tidak tepat sasaran justru terjadi penambahan biaya, adanya situasi politik nasional yang tidak stabil turut mempengaruhi proses PPP misalnya tertundanya pelaksanaan proyek kegiatan, pelayanan yang kurang prima, terjadi bias dalam proses seleksi proyek kegiatan misalnya penentuan pemenang tender, hilangnya kontrol pemerintah dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan sebagainya. Oleh karena itu untuk menghindari dampak-dampak negatif yang akan muncul maka dalam proses PPP haruslah mengikuti payung hukum yang jelas baik mengenai pembagian insentif dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian harus ada perjanjian kontrak yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dimana ada ketentuan pembagian risiko dan timbal balik finansial yang didapat oleh pihak-pihak yang terlibat.
PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
UUD Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sumber : http://jowel-cloth.com/aspek-aspek-penting-dalam-memulai-usahabisnis/ ; http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia ; https://www.slideshare.net/solusilimbah/uu-32-no-2009-ttg-lingkungan-hidup-masyarakat
Kelas : 3ID06
NPM : 37415015
Teknik Industri - Universitas Gunadarma
ASPEK-ASPEK YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM DUNIA INDUSTRI
• Memahami Konsep Produk atau Jasa Secara Baik
Sebelum memulai suatu usaha maka hal yang terpenting adalah pemahaman kita akan konsep produk atau jasa yang akan menjadi bisnis inti. Kita perlu memahami bukan hanya secara teknis produksi tetapi juga pasar dan prospek, mulai dari lingkungan terkecil hingga lingkungan yang terbesar. Dalam poin ini sebaiknya juga dimasukkan secara menyeluruh mengenai aspek-aspek penting dalam melakukan analisa atas kelayakan dan prospek produk, termasuk produk-produk yang sama sekali baru dengan melihat sisi human behavior, kebutuhan pasar dan lain sebagainya.
• Membuat Visi dan Misi Bisnis
Setiap orang yang berencana memulai bisnis harus mengetahui visi dan misi yang akan menjadi panduan untuk tetap fokus kepada organisasi dan tujuan bisnis sejak awal. Seringkali suatu usaha pada tahap perkembangan berikutnya mengalami kegagalan, karena organisasi tersebut tidak memfokuskan diri kepada peningkatan kemajuan bisnis awal tetapi terlalu banyak mencoba mengembangkan bidang usaha lain yang baru. Dalam poin ini setiap orang akan belajar bagaimana membuat visi dan misi dalam kaitannya dengan latar belakang pribadi dan pengetahuan usaha yang akan dirintis.
• Perlunya Winning, Positive dan Learning Attitude untuk Menjadi Sukses
Sikap mental merupakan kunci keberhasilan atas usaha, selain daripada pemahaman usaha itu sendiri. ‘there is no over night success‘ adalah sesuatu yang harus dicamkan dari setiap calon “entrepreneur”. Karena dibutuhkan waktu, sikap tidak menyerah, proses belajar secara kesinambungan, dan melihat permasalahan secara positif agar tidak membuat jadi patah semangat dalam melihat setiap peluang dan belajar atas setiap kegagalan. Kita harus belajar untuk mengembangkan sikap-sikap diatas jika ingin menjadi “entrepreneur” yang sukses.
• Membuat Perencanaan dan Strategi Bisnis yang Efektif akan Menghindari Usaha dari Risiko Bisnis dan Keuangan
Secara statistik hampir seluruh kegagalan bisnis kecil dan menengah disebabkan karena tidak adanya atau kurang efektifnya perencanaan bisnis yang dibuat. Asumsi-asumsi seperti kapasitas produksi, tingkat utilisasi produksi, proyeksi kenaikan harga dan biaya serta aspek lainnya dalam perencanaan bisnis haruslah menggambarkan secara akurat realitas pasar atau praktek yang ada dalam suatu industri. Sistematika perhitungan, proyeksi pendapatan dan biaya harus dibuat secara tepat sehingga membantu setiap calon pengusaha untuk menghitung secara akurat kebutuhan modal investasi dan modal kerja termasuk struktur biaya untuk persiapan awal, tahap percobaan, produksi secara komersial, inventori, distribusi, pemasaran, administrasi, sumber daya manusia dan juga komponen pendapatan usaha yang terdiri dari pendapatan inti dan tambahan. Pemahaman yang baik atas hal ini juga akan membantu calon “entrepreneur” untuk dapat mengindentifikasi potensi resiko bisnis, manajemen dan keuangan, serta membuat langkah-langkah pengendalian yang dapat menghindari setiap resiko tersebut.
• Optimalisasi Sumber Daya Manusia maka 50% Usaha Sudah Berhasil
Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan usaha yang sangat penting. Banyak pakar yang menyadari bahwasanya untuk memulai usaha diharuskan merekrut pegawai yang tepat dan berpotensi sangat baik agar dapat menutup kelemahan manajemen, organisasi dan sistim dalam jangka pendek. Dengan SDM yang tepat maka kita sudah setengah jalan untuk menjadi sukses. Poin ini akan membantu kita untuk memahami kriteria pegawai yang baik dan sesuai dengan kebutuhan usaha, manajemen SDM secara umum, sistem penilaian kinerja pegawai sehingga setiap pegawai akan merasa puas, serta termasuk juga bagaimana memotivasi pegawai baik secara psikologi umum maupun dengan sistim insentif untuk mengoptimalkan kinerja pegawai.
PROGRAM PEMERINTAH TERHADAP PIHAK SWASTA
Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-daerah otonom baru tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai. Dengan demikian banyak terjadi keterlambatan dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Non Governmental Organisation (NGO), serta dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan skill SDM dan finansial sehingga perlu keterlibatan pihak swasta. Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak swasta ini dikenal dengan public private partnership (PPP).
Menurut William J. Parente dari USAID Environmental Services Program, PPP adalah an agreement or contract, between a public entity and a private party, under which : (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party. PPP ini merupakan hubungan kerjasama pemerintah dengan publik dalam pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan NGO. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan. Peran dan fungsi permerintah sebagai suatu institusi resmi dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien dalam penciptaan good governance. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Lebih lanjut ada tiga hal yang mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama pemerintah dan swasta (PPP) karena masalah keterbatasan dana, efisiensi dan efektivitas pemerintahan, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sebagai suatu daerah yang baru berkembang tentunya pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan sumber daya yang ada (keuangan dan SDM). Disini pemerintah daerah butuh menarik pihak swasta untuk melakukan investasi tidak hanya dalam bentuk dana tetapi juga peningkatan skill SDMnya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan PPP ini dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari PPP yakni adanya pembagian risiko antara pihak pemerintah dan swasta, penghematan biaya, perbaikan tingkat pelayanan, dan multiplier effect (manfaat ekonomi yang lebih luas misalnya penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kriminalitas, peningkatan pendapatan). Sementara dampak negatif dari PPP apabila tidak tepat sasaran justru terjadi penambahan biaya, adanya situasi politik nasional yang tidak stabil turut mempengaruhi proses PPP misalnya tertundanya pelaksanaan proyek kegiatan, pelayanan yang kurang prima, terjadi bias dalam proses seleksi proyek kegiatan misalnya penentuan pemenang tender, hilangnya kontrol pemerintah dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan sebagainya. Oleh karena itu untuk menghindari dampak-dampak negatif yang akan muncul maka dalam proses PPP haruslah mengikuti payung hukum yang jelas baik mengenai pembagian insentif dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian harus ada perjanjian kontrak yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dimana ada ketentuan pembagian risiko dan timbal balik finansial yang didapat oleh pihak-pihak yang terlibat.
PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
UUD Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sumber : http://jowel-cloth.com/aspek-aspek-penting-dalam-memulai-usahabisnis/ ; http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia ; https://www.slideshare.net/solusilimbah/uu-32-no-2009-ttg-lingkungan-hidup-masyarakat
Komentar
Posting Komentar